Terkait Pilbug Provinsi Bengkulu berbarengan dengan Pilbup di 6 kabupaten tanggal 3 Juli menegaskan boleh dilaksanakan dan sah. Kok?
Sebab analisa Andi Nurpati, pasal 235 UU No 12 Tahun 2008 tak secara eksplisit mengatur jarak waktu Pilkada serentak di luar 90 hari. Pasal itu hanyalah mengatur mengatur waktu 90 hari masa jabatan kepala daerah yang boleh diserentakan.
Jadi kita nilai tetap boleh dilakukan dengan alasan efisiensi. Karena itu Pilkada boleh diserentakkan. Karena pasal tersebut tidak diatur berada di luar 90 hari masa akhir jabatan kepala daerah, ucapnya.
TPS Khusus
Terkait dengan jadwal Pilkada yang bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah 3 Juli di Jogjakarta, untuk tetap mengakomodir hak konstitusi warga Muhammadiyah, KPU Provinsi akan menyediakan TPS Khusus di lokasi Muktamar Muhammadiyah.
Dikatakan anggota KPU Provinsi Soemarno MPd, jadwal Pilkada tidak dapat diubah lagi. Karena itu untuk mengantisipasi hak konstusi warga Muhammadiyah, KPU akan membuat payung hukum terkait TPS Khusus.
Kita sudah konsultasi dengan KPU Pusat, jelasnya.
Hal senada diungkapkan anggota KPU Provinsi Okti Fitriani SPd. Dia mengungapkan warga Muhammadiyah tidak perlu marah terkait jadwal Pilkada yang bersamaan.
Karena hak mereka selaku warga Bengkulu tetap diakomodir dengan pendirian TPS Khusus. karena dengan mendirikan TPS Khusus, resikonya lebih kecil, dibandingkan harus merubah jadwal, ucapnya.
Nomor Urut
Sementara itu, pleno penetapan pasangan Cagub dan Cawagub serta nomor urut pasangan calon Rabu (12/5) lalu di Hotel Horizon Kota Bengkulu berlangsung meriah. Masing-masing pasangan calon diantar oleh massa pendukung.
Pasangan calon yang pertamakali hadir di ruang rapat pleno terbuka KPU Provinsi adalah pasangan Sudirman Ail-Dani Hamdani. Tak lama kemudian datangan pasangan Sudoto-Ibrahim .
Setelah itu, Rosihan Arsyad-Rudy Irawan menyusul 3 pasang lainnya yang sudah datang duluan. Kemudian pasangan Agusrin M Najamudin ST -Junaidi Hamzah SAg memasuki ruang rapat pleno sekitar Pukul 14.30 WIB. Calon terakhir datang adalah pasangan Imron Rosyadi-Rosian Yudi Trivianto.
Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Dunan Herawan SSos, dan diikuti oleh 4 anggota, yaitu Okti Fitriani SPd, Parsadaan Harahap SH, Saadah Madliyanti SAg MA dan Soemarno MPd.
Rapat pleno diawali dengan pengumuman Cagub dan Cawagub yang lolos verifikasi. Setelah 5 pasangan dinyatakan lolos verifikasi, KPU Provinsi melakukan pleno penetapan.
Pleno tersebut dilanjutkan dengan pleno penetapan nomor urut calon. Dalam menentukan nomor urut, calon terlebih dahulu mengambil undian nomor urut pengambilan undian.
Dari hasil undian, urutan pengambilan nomor urut yaitu pertama pasangan Agusrin-Junaidi, kedua Sudirman Ail-Dani Hamdani, ketiga Sudoto-Ibrahim, keempat Imron Rosyadi- Rosian Yudi Trivianto dan kelima Rosihan Arsyad-Rudy Irawan.
Setelah itu berdasarkan pasangan calon mengambil undian nomor urut berdasarkan urutan masing-masing berdasarkan undian. Dari hasil undian nomor urut itu, nomor urut 1 diraih Agusrin-Junaidi.
Disusul nomor urut 2 Imron Rosyadi-Rosiyan Yudi Trivianto, nomor urut 3 Sudirman Ail-Dani Hamdani, nomor urut 4 Sudoto-Ibrahim dan nomor urut 5 Rosihan Arsyad-Rudy Irawan.
Dari hasil nomor urut itu, pasangan calon yang tampak bersuka cita dengan nomor urutnya adalah pasangan Agusrin-Junaidi dan Imron Rosyadi-Rosian Yudi Trivianto.
Agusrin mengatakan nomor urut 1 artinya dia tetap akan berada pada peringkat nomor satu. Kalau dulu nomor 3 aja menang, apalagi sekarang nomor satu, ucapnya.
Sedangkan Imron Rosyadi mengungkapkan dengan memiliki nomo 2, artinya sangat mudah pemilih untuk melihat gambarnya dalam bilik. Mudah dilihat, dibuka langsung dicoblos, ucapnya.
Sementara Sudirman Ail mengatakan dengan dengan memiliki nomor urut 3 yang berada ditengah-tengah sangat menguntungkan baginya. Karena pemilih sangat mudah menemukan gambarnya dalam kertas suara. Saya nomor 3, Pilkada dilaksanakan tanggal 3 Juli. Ini namanya membawa berkah, ucapnya.
Begitu juga dengan Sudoto dan Rosihan Arsyad mengaku sangat menyukai nomor yang didapatkannya. Menurut Sudoto nomor berapa saja tidak ada pengaruhnya dengan kemenangan.
Sebab, yang menentukan adalah suara rakyat. Nomor berapa saja sangat baik. sama saja tidak ada bedanya, katanya.
Begitu juga Rosihan mengaku sangat menyukai perolehan nomor urutnya yaitu nomor 5. Nomor paling tinggi, itu artinya perolehan suaranya juga paling tinggi, ucapnya.
Ketua KPU Provinsi Dunan Herawan SSos mengatakan setelah dipenoka nomor urut tersebut menjadi nomor resmi cagub dan cawagub. Urutan tersebut akan dicetak dalam kertas suara.
Dalam kesempatan itu, Dunan mengingatkan agar setelah penetapan itu, Cagub dan Cawagub segera menyerahkan rekening dana kampanye serta tim kampanye. Karena nanti dana kampanye akan diaudit oleh tim auditor yang ditunjuk KPU, ucap Dunan.
Tak Hadir
Rapat pleno terbuka penetapan Cagub dan Cawagub oleh KPU Provinsi tidak dihadiri oleh DPRD Provinsi. Anggota DPRD Provinsi tidak hadir dalam rapat penetapan cagub dan cawagub tersebut karena menganggap rapat pleno Pilkada kali ini cacat hukum.
DPRD menilai Pilkada serentak melanggar PP No 6 tahun 2005 dan UU No 12 tahun 2008. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Edhi Iswaman membenarkan jika berdasarkan rapat unsur pimpinan DPRD Provinsi menyepakati bahwa DPRD Provinsi tidak akan hadir dalam penetapan calon tersebut.
Komisi I DPRD Provinsi jusru akan menemui Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Mahfud MD untuk menanyakan keabsahan Pilkada serentak di Bengkulu.
Kita akan bertanya kepada MK, apakah Pilkada ini sah atau tidak. kalau katanya MK sah, ya kita dukung. Tapi kalau tidak, tentu cacat hukum. Kita tidak mau terlibat, ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dunan menegaskan dirinya sudah berkonsultasi dengan MK. Menurutnya MK menegaskan jika terkait ururan teknis Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada KPU. Sebab, menurutnya KPU Provinsi memiliki untuk mengatur hal tersebut. Kalau soal teknis itu, MK minta tanya ke KPU, ucapnya.(100)
|
