Sementara, pihak konstenstan ataupun penyelenggara yang melakukan pelanggaran, jusru sering kali tidak tersentuh sanksi yang tegas.
Seharusnya, Pilkada itu seperti sepakbola. Jika ada pemain yang melanggar, tinggal diberikan peringatan dengan mengeluarkan kartu kuning.
Jika berkali-kali diperingatkan tidak juga diindahkan, wasit harus mengeluarkan kartu merah, kata Wagub HM Syamlan Lc.
Lain sepak bola, lain pula peraturan Pilkada. Akibat rendahnya sportifitas pemain dan penyelenggara, dampak buruknya justru dirasakan oleh rakyat.
Jika, Pilkada serentak 1 putaran menghabiskan Rp 40 M, maka dilaksanakannya Pilkada ulang. Rakyat akan kembali terbebani anggaran Pilkada hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Dunan Herawan SSos mengatakan apapun keputusan MK wajib dipatuhi oleh semua elemen. Jika MK memutuskan Pilkada untuk diulang, KPU pun dengan terpaksa akan mengulang Pilkada tersebut.
Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Apapun keputusannya harus dipatuhi meski pahit sekalipun, ucapnya.
Meski demikian, dia menyakini Pilkada tidak akan diulang. Sebab menurutnya dasar pelaksanaan Pilkada sudah sangat jelas.
KPU mengaku telah melaksanakan Pilkada dengan baik. Hanya saja, jika MK memutuskan pengulangan Pilkada karena dugaan politik uang seperti yang terjadi didaerah lain, Dunan mengatakan hal tersebut bukan menjadi kesalahan KPU.
Tugas Panwaslukada untuk menindaklanjutnya. Sejauh ini KPU belum pernah mendapatkan rekomendasi soal pelanggaran peserta Pilkada dari Panwaslukada, ujarnya. (100)
|
